Kerja Bareng Dishub, Bapenda Kota Malang Petakan Titik Parkir ‘Abu-Abu’

Tim gabungan Bapenda-Dishub Kota Malang melakukan sinkronisasi pemetaan titik pajak parkir & retribusi daerah. (Bapenda Kota Malang)

MALANG- Gerak cepat dilakukan Dr Handi Priyanto AP, MSi begitu resmi mengomandani Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang.

Salah satunya, dengan memetakan ratusan titik parkir yang selama ini menjadi area ‘abu-abu’.

“Kurang lebih ada 510 titik yang akan dipetakan. Selama ini menjadi area abu-abu, yaitu ruko, apakah masuk ranah pajak atau retribusi karena sebagian masuk pajak dan sebagian masuk retribusi, sehingga menyulitkan kontrol dan pengawasan,” ungkapnya kepada Fakta Malang, Selasa (23/2/21).

“Ini salah satu sumber problem parkir di Kota Malang selama belasan tahun yang belum terselesaikan, dan kami mencoba untuk menyelesaikannya sekarang sebagai prioritas kegiatan jangka pendek di Bapenda,” imbuh pria yang juga menjabat Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang ini.

Dalam hal ini, Handi mengerahkan seluruh jajarannya untuk bersinergi. Upaya sinkronisasi pajak parkir dan retribusi parkir oleh tim gabungan Bapenda bersama Dishub bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan menghilangkan parkir liar.

Tim gabungan Bapenda-Dishub Kota Malang melakukan sinkronisasi pemetaan titik pajak parkir & retribusi daerah. (Bapenda Kota Malang)
Kepala Bapenda Kota Malang; Dr Handi Priyanto AP, MSi. (Bapenda Kota Malang)

“Akhir (goal) dari sinkronisasi ini adalah memilah secara tegas titik-titik mana yang masuk pajak parkir dan retribusi parkir yang nanti akan dituangkan dalam berita acara dengan disaksikan oleh Bapak Walikota Malang, Inspektorat dan pihak BKAD. Karena berikutnya akan berdampak pada titik parkir yang dikelola Bapenda dan Dishub,” beber Handi.

Dari situlah, kemudian antara pajak parkir dan retribusi parkir akan masuk dalam satu dasboard dan satu aplikasi bernama Sistem Informasi Parkir Malang (SISPARMA).

Di dalamnya berisi data juru parkir (jukir), titik-titik parkir, dan lain-lain yang dilengkapi ID Card Jukir dengan barcode yang wajib dipakai saat bertugas, sehingga memudahkan pengawasan.

“Siapapun nanti akan tau jukir tersebut jukir resmi atau liar. Aplikasi ini nanti akan bisa diakses oleh siapapun, sehingga harapannya masyarakat pun yakin bahwa uang parkir yang dibayarkan akan masuk ke kas daerah,” tandas mantan Kepala Satpol PP Kota Malang tersebut. (adv/red)

Baca Juga: